Abraham: Ketua Partai Tidak Kebal Hukum
Icha Rastika | I Made Asdhiana | Selasa, 17 Januari 2012 | 19:28 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad memastikan akan memeriksa siapa pun yang keterangannya dibutuhkan dalam pengembangan kasus dugaan suap wisma atlet SEA Games. Aturan itu juga berlaku jika KPK memerlukan keterangan Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum. "Dalam hukum ada namanya equality before the law. Jadi tidak ada yang kebal hukum, apakah dia ketua partai, dia tidak kebal hukum," kata Abraham di Jakarta, Selasa (17/1/2012).
Abraham ditanya kemungkinan KPK memeriksa Anas menyusul kesaksian Mindo Rosalina Manulang yang disampaikan dalam sidang Muhammad Nazaruddin, terdakwa kasus dugaan suap wisma atlet, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, kemarin.
Dalam kesaksiannya di persidangan, Rosa menyebut anggota Badan Anggaran DPR, Angelina Sondakh menerima uang Rp 5 miliar terkait penganggaran dua proyek di Kementerian Pemuda dan Olahraga itu. Uang ke Angelina tersebut ada yang diberikan ke "ketua besar" dan "pak ketua".
Adapun yang dimaksud Rosa dengan "ketua besar" antara pimpinan Banggar DPR, Mirwan Amir dan Anas Urbaningrum. Sementara "pak ketua" berarti Ketua Komisi X DPR, Mahyudin. Rosa juga mengatakan bahwa Anas merupakan salah satu pemilik Grup Permai, selain Nazaruddin.
Pada 2008, Anas sering datang ke Grup Permai untuk mengikuti rapat-rapat yang digelar dua sampai tiga kali seminggu. Dalam kasus dugaan suap wisma atlet ini, Grup Permai merupakan tempat Nazaruddin dan Rosa berkantor. Dakwaan Nazaruddin menyebutkan, perusahaan itu menerima fee sebesar 13 persen dari nilai proyek wisma atlet senilai Rp 191 miliar dari PT Duta Graha Indah (PT DGI).
Sebagai awal, uang itu diberikan ke Nazaruddin dalam bentuk cek senilai Rp 4,6 miliar. Rosa juga mengatakan, Grup Permai mengeluarkan Rp 20 miliar untuk menggolkan proyek Hambalang dan Wisma Atlet SEA Games.
